Buruh Ingatkan Depeko Untuk “Fair” Dalam Penentuan UMK 2015

0
574
Perjuangan Serikat Pekerja Yang Tidak Hentinya Menyuarakan Upah Layak Bagi Para Pekerja (run)
Perjuangan Serikat Pekerja Yang Tidak Hentinya Menyuarakan Upah Layak Bagi Para Pekerja (run)
Perjuangan Serikat Pekerja Yang Tidak Hentinya Menyuarakan Upah Layak Bagi Para Pekerja (run)

MBNews, Tarakan – Hasil Rapat Pleno penentuan angka kebutuhan hidup layak (KHL) kota Tarakan Tahun 2015, yang digelar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Tarakan pada Selasa (18/11/2014) dengan menetapkan KHL sebesar Rp.2.462.809 diterima oleh para pekerja dengan syarat saat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) nilai KHL tersebut tidak serta merta menjadi UMK Tarakn 2015.

Kepada MBNews, Ketua DPC SP Kahutindo Tarakan Johnly mengatakan, hasil keputusan yang diambil pemerintah kota demi menjembatani Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perwakilan serikat pekerja dalam menyamakan persepsi KHL sangat dihargai, namun pada saat pembahasan UMK indikator lainnya seperti Inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga kepada kenaikann Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen wajib untuk diikutkan, mengingat dalam menetapkan UMK tidak hanya berpatokan pada nilai KHL yang sudah ditetapkan.

“KHL tersebut merupakan acuan, tetapi indikator lainnya juga harus dibuat khususnya kenaikan BBM sebesar 30 persen, sebab jika KHL saja yang dijadikan UMK maka kehidupan buruh akan lebih sengsara nantinya,” Tegas Johnly, Rabu (19/11/2014)

Oleh karenanya SP Kahutindo meminta agar Dewan Pengupahan Kota (Depeko) harus fair dalam menetapkan UMK tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dengan melihat segala indikator selain KHL.

“Kita minta Depeko dalam rapat penentuan UMK harus fair, sehingga buruh tidak dirugikan,” Ungkapnya.

Ketika ditanya berada besaran UMK 2015 dengan mengikutkan indikator lainnya selain KHL, dengan lugas Johnly menjawab jika mengacu dengan indikator lain khususnya kenaikan BBM sebesar 30 persen, maka tidak menutup kemungkinan UMK Tarakan 2015 tembus diangka Rp.3.300.000, namun menurut Johnly semua terpulang pada hasil rapat pleno penetapan UMK nantinya. (run)