MBNews, Tarakan – Merosotnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membuat penjabat (PJ) Gubernur Kaltara DR.Ir.H. Irianto Lambrie,MM. dalam waktu dekat melakukan Singkronisasi dan konsolidasi dengan seluruh kepala daerah Kabupaten/kota yang ada di Kaltara. Dalam konsolidasi tersebut, Irianto akan menjelaskan mengenai prognosis (perkiraan,red) APBD Provinsi maupun Kabupaten/kota di tahun 2015.
Meski APBD yang diterima Kalimantan Utaa di tahun 2015 mendatang dapat dipastikan merosot tajam, Irianto mengimbau kepada seluruh masyarakat kaltara agar tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut. Alasannya,hal ini sudah menjadi konsekuensi dari sebuah pemekaran provinsi yang baru dibentuk.
“konsekuensi dari pemekaran itu akan terjadi pengurangan kapasitas piskal kita.Karena itu konsekuensi yang harus hadapi.Tapi mudah-mudahan konsekuensi itu tidak terlalu berat,”Kata Irianto Lambrie kepada MBNews Minggu (28/11/2014).
Dikatakan Irianto,dengan kondisi seperti ini yang perlu di antisipasi adalah penganggaran di tahun 2015 dan 2016.Karena menurutnya penurunan ini terjadi karena adnaya penurunan penerimaaan bagi hasil sumber daya alam yang terjadi di seluruh Indonesia khususnya Kalimantan Timur.Bahkan dengan penurunan ini,Provinsi Kalimantan timur dan Kutai Kartanegara tidak memperoleh dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
“Penurunan bagi hasil sumber daya alam itu terjadi untuk seluruh Indonesia bukan hanya Kaltara,Kaltim pun mengalami defisit. bahkan Kaltim dan Kukar itu tidak memperoleh dana alokasi umum.Dan saat ini mereka masih berjuang untuk memprosesnya dengan kementiran keuangan,”ujarnya.
“Dan kita bersyukur, sebagai Provinsi baru, seperti yang pernah saya sampaikan tahun lalu DAU kita itu hanya 20 Milyar,sekarang 650 milyar.Itu kalau dipersentasikan peningkatannya mencapai 3000 persen,”Tambahnya.
Perlu diketahui untuk tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Kaltim sudah tidak lagi membantu Kalimantan Utara karena ada peraturan yang telah mengatur didalamnya.Meskipun sebelumnya pernah terjadi janji politik bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (kaltim) tetap akan memberikan bantuan dana kepada Provinsi Kalimantan Utara,namun janji politik tersebut terbatas hanya sampai 2 tahun.
“ Ada janji politik tapi itu kan waktunya hanya 2 tahun sampai 2015. Janji-janji politik itu dalam bantuan keuangan sebagian sudah direalisasi, tapi karena Kalimantan timur juga mengalami defisit anggaran yang cukup kentara sampai 3-4 triliun, mereka juga bingung sementara infrastruktur yang akan mereka bangun juga banyak,”imbuhnya.
Sempat beredar isu di DPRD Provinsi Kaltim yang mengabarkan bahwa Irianto mengambil sendiri dana alokasi untuk provinsi Kaltara sebesar Rp.2,6 Triliun di kementrian keuangan tanpa melewati prosedur yang telah ditetapkan, Sehingga membuat pemerintah provinsi Kaltim enggan memberikan dana bantuan bagi Kaltara, Irianto menampik isu tersebut
“Gak ada sih itu, ngambil uang sendiri bagaimana,? yang namanya uang Negara itu tidak bisa diambil sendiri, itu sudah ada aturannya. Darimana ngambilnya coba? itu ngawur siapa yang bilang begitu,” ucapnya dengan nada kesal.
“Yang ngomong itu ngawur!.Suruh dia menghadap saya. Jadi pengaturan perimbangan itu ada aturan keputusan menteri keuangan ada rumusnya dan sudah dirapatkan. Jadi itu orang yang ngomong tidak mengerti bagaimana mekanisme penganggaran. Suruh dia ketemu saya nanti saya kuliahi dia.” tuntas dia. (nsa/run)
