MBNews.com, Tarakan – Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT.PLN Tarakan Muyoto dengan tegas membantah pihaknya telah melakukan penyuapan terhadap 12 Anggota DPRD priode 2009-2014 ditambah dengan 1 Pejabat tinggi kota Tarakan untuk menyetujui penetapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) sebesar 59 persen, seperti yang sudah dilaporkan oleh warga Tarakan bernama Mukhlis Ramlan S.H kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Muyoto bahkan meragukan kebenaran laporan ke KPK tersebut, karena menurutnya tidak ada kejanggalan dalam penetapan PTLB sebesar 59 persen. Dia mengaku dalam merumuskan PTLB,pihaknya tetap mengacu kepada Perda 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh PT PLN Tarakan di Kota Tarakan
“Apa yang di laporkan itu tidak benar, kalau sudah begitu bahaya untuk si pelapor. Karena kalau benar tidak terbukti, biasanya akan kembali ke dirinya sendiri,” kata Muyoto, Kamis (29/1/ 2015).
Muyoto mengatakan, tidak mudah mengurus sebuah perusahaan seperti PT.PLN Tarakan, maka dari itu ia meminta kepada masyarakat agar jangan menduga yang aneh-aneh terhadap manajemen PT.PLN.
“Tidak mudah mengurus PLN, biarkan lah kami bekerja secara maksimal dulu untuk kebaikan masyarakat, kalau belum apa-apa sudah diisukan yang tidak-tidak bagaimana kita mau kerja maksimal !!, Yang tadinya sudah fokus, begitu ada isu seperti ini,akhirnya buyar lagi.”jelasnya.
Lebih lanjut Muyoto, untuk mengklarifikasi adanya isu yang mencuat di masyarakat terkait penyuapan untuk menyetujui Penyesuaian Tarif Listrik Berkala sebesar 59 persen, pihaknya akan menggelar konferensi pers yang dilaksanakan besok Jum’at 30 Januari 2015.
“Besok kami akan undang kalian (wartawan) untuk jumpa pers. Nanti kami akan klarifikasi yang sebenar-benarnya bahwa memang tidak ada penyuapan dalam PTLB,”Ujar Muyoto.
Muyoto membeberkan, pihaknya juga sudah menyerahkan angka PTLB terbaru kepada walikota Tarakan Ir.Sofian Raga. Meski demikian, Muyoto belum mau membocorkan berapa persen angka PTLB terbaru yang sudah diserahkan kepada orang nomor 1 dipemerintahakan kota Tarakan.
“Itu biar pemerintah saja yang mempublikasikan,yang pasti kami sudah menyerahkan. Kan masih harus digodok lagi bersama –teman-teman di Dewan.”Tuntasnya.(mei/fir)
