SH : Masyarakat Harus Tau Sejarah Penetapan PTLB

0
514
Ilustrasi (merdeka.com)
Ilustrasi (merdeka.com)
Ilustrasi (merdeka.com)

MBNews, Tarakan – Salah satu mantan anggota DPRD Tarakan Priode 2009-2014 berinisial “SH” yang namanya masuk salah satu daftar pelaporan diduga terlibat kasus suap kebijakan Penetapan Tarif Listrik Berkala (PTLB) 59 persen yang dilaporkan warga Tarakan Muhlis Ramlan,SH kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dilanjutkan kembali laporan tersebut oleh Gerakan Pemuda Daerah (Garuda) kepada kejaksaan negeri Tarakan untuk mengungkapnya. Meminta agar masyarakat cermat mengamati kasus ini dengan mengatahui sejarah ditetapkannya PTLB.

SH mengatakan, ada satu history (sejarah) yang harus diurai dan diketahui masyarakat Tarakan sejak awal hingga lahirnya rekomendasi dari DPRD terhadap PLTB tersebut. Dijelaskan sekitar 18 Juni 2014 Pemerintah kota menyurati DPRD dengan nomor surat :500/1022/Ek Prihal penyesuaian tarif listrik berkala (PTLB), yang saat itu kondisi kelistrikan Tarakan sedang sakit.

“Masyarakat harus mengetahui kejadian sebenarnya sejarah lahirnya PLTB.” Ungkap SH, Rabu (3/2/2015)

Lanjut SH, Pasca menerima surat dari Pemkot Anggota dewan priode 2009-2014 menyarankan kepada Pemkot agar melakukan audit secara menyeluruh terhadap kondisi PLN serta melakukan kajian sebelum penyesuai tarif listrik dilakukan.

“Sekitar bulan Juli audit muncul dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Universitas Nasanuddin (UNHAS) lalu diadakan rapat antara DPRD, Pemkot, dan PLN dengan narasumber BPKP dan UNHAS dan dilaksanakan terbuka.” Bebernya

Dari sekian diskusi sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD akhirnya mengeluarkan surat yang sifatnya membalas surat pemerintah terhadap permintaan kenaikan PTLB yang dikeluarakan pada 8 Agustus 2014 dengan nomor : 170/393/VII-DPRD Prihal Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) yang didalamnya berisikan menyetujui dilakukan penyesuaian PTLB, besaran dan mekanisme PTLB berpedoman pada hasil kajian yang dilakukan BPKP dan UNHAS dengan dilandasi Perda No.1 Tahun 2010 dan tidak bertentangan dengan Undang undang yang berlaku, Penyesuaian PTLB ditinjau kembali setelah PT.MKI gas in atau setelah berakhirnya subsidi Pemkot Tarakan, ditambah dengan Pemkot diharapkan tetap melakukan langkah langkah kongkrit mempercepat realisasi rencana jangka pendek, menengah, dan panjang penyelesaian masalah listrik di Kota Tarakan sesuai dengan hasil kajian BPKP dan UNHAS.

“Semua surat yang keluar tidak ada berbicara teknis, tetapi lebih kepada normatif dan sesuai kepada norma aturan yang mengacu kepada perda 01 tahun 2010 serta aturan yang lebih tinggi diatasnya dan mengacu kepada hasil kajian BPKP dan UNHAS. Sehingga segala keputusan yang diambil DPRD tidak bicara teknis operasional tetapi bicara tataran kebijakan, dan Tidak menetapkan angka 59 persen, itu teknis dari PLN.” Tegas SH

Ketika ditanya, apakah diluar konteks tersebut ada upaya untuk terjadinya konspirasi penyuapan terhadap Dewan agar PTLB menjadi 59 persen ? SH menjawab DPRD pada Priode 2009-2014 tidak pernah menyetujui PTLB 59 persen, hanya sesuai perda dan hasil kajian itu yang saya ketahui dan fahami

“Saya akan mengikuti proses hukum, yang jelas DPRD pada Priode 2009-2014 tidak pernah menyetujui PTLB 59 persen.” Tegasnya.

Terkait mencuatnya persoalan diduga terjadi suap dalam penetapan PTLB 59 persen, SH mengakui dari segi sosial sudah mendapatkan sangsi moral sebab masyarakat Tarakan berasumsi dirinya maupuan anggota dewan priode 2009-2014 yang inisialnya disebutkan dalam laporan tersebut berasumsi bahkan menjustice sebagai pelaku, namun sekali lagi SH menegaskan biar proses hukum berjalan guna mengkap kebenaran.

“Kalau dilihat dari sosial orang masih berasumsi saya pelaku suap, Karena walaupun bagaimana kami ini adalah mantan anggota dewan yang memiliki banyak konstituen dan banyak masyarakat yang kenal kami, tetapi biarkanlah ini mengalir sesuai dengan proses hukum yang berjalan.” Tutur SH

SH bersyukur, Keluarga satu satu yang dimilikinya masih menyakini tidak terjadi terjadi suap dalam penetapan PTLB 59 persen, sehingga hanya menjalani norma normal dimasyarakat.

Untuk diketahui, sumber kajian BPKP dan UNHAS yang disadur berdasarkan data dari  GABUNGAN ORGANISASI PEDULI LISTRIK TARAKAN  (Gopek) Sebelum berubah menjadi Gerakan Pemuda Daerah (Garuda)

Rekomendasi Litbang Universitas Hasanudin :
a. Untuk jangka pendek (<1 Tahun) : Perubahan status PT. PLN Tarakan dari anak perusahaan menjadi PT. PLN (Persero) kurang efektif, karena perubahan status dan pengalihan asset membutuhkan waktu yang panjang. Dampak lain adalah tingkat tarif nasional secara rata-rata lebih tinggi dari tarif regional Tarakan.
b. Untuk jangka menengah (2-5 Tahun) dan jangka panjang (> 5 Tahun) : Perubahan status PT. PLN Tarakan menjadi PT PLN (Persero) dapat meningkatkan pasokan energi listrik di Kota Tarakan, kemampuan investasi yang lebih besar, peluang memanfaatkan subsidi nasional, serta ketersediaan pasokan listrik melalui interkoneksi sistem Kalimantan.
c. Mengantisipasi keterlambatan gas in dari MKI, maka perlu dilakukan PTLB sekitar 27% disertai pemberian subsidi listrik kepada pelanggan 450VA dan 900VA (47% dari total pelanggan).

Rekomendasi dari BPKP :
a. Perlu PTLB sebesar 15%
b. menjaga laju kenaikan listrik 3% pertahun.  (run)

Berikut Foto surat DPRD Tarakan kepada Pemerintah Kota Terkait PTLB :

Surat DPRD Tarakan Terkait PTLB
Surat DPRD Tarakan Terkait PTLB