Siapkah Kita Menyambut PIlKADA Kalimantan Utara ???
Penulis
DR.Yahya Ahmad Zein,S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
“Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidakmendengar,tidak berbicara,dan tidak
berpartisifasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup,harga kacang,harga
ikan,harga tepung,biaya sewa,harga sepatu dan obat, semuanya tergantung kepada keputusan
politik. Orang yang buta politik begitu BODOH sehingga ia bangga danmembusungkan dadanya
danmengatakan bahwa ia benci politik, Si dunggu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya
lahir pelacur,anak terlantar,dan pencuri terburuk dari semua pencuri,politisi buruk,rusaknya
perusahaaan nasional dan multinasional (Bertolt Brecht- 1898-1956)
Pergantian kekuasaan (suksesi) di daerah melalui Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) pada prinsipnya merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah negara demokrasi, Adapun hal yang paling prinsip dalam Pemilukada adalah prosedur demokrasi dalam memilih Pemimpin yang dapat menawarkan visi,misi, serta program, sehingga mengetahui arah perjalanan pembangunan di daerah.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana yang di lansir www.jpnn.con bahwa pada Desember 2015, akan diikuti 272 daerah di Indonesia, dimana Jumlah tersebut bertambah 68 daerah dari yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan di 204 daerah, setelah DPR menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Di mana pada salah satu poin kesepakatannya adalah daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya semester pertama 2016,akan melaksanakan Pilkada di Desember 2015. dalam kontek ini tentu saja akan termasuk Propinsi Kalimantan Utara yang akan melaksanakan pemilihan gubernur definitif yang pertama dan pemilihan kepala daerah serentak di beberapa kabupaten kota yang ada di propinsi kalimantan utara.
Dalam rangka menyongsong pesta demokrasi di Kalimantan Utara satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah bahwa dalam melaksanakan sistem pemilihan umum itu, dibutuhkan persiapan sosial. Masyarakat di seluruh Kalimantan Utara harus benar-benar siap mengunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. tingkat kohesi sosial yang dianggap masih sangat rentan, dan budaya perbedaan yang belum berkembang serta panatisme figur yang berlebihan harus dikesampingkan .
Penerapan sistem pemilihan umum langsung dan serentak di beberapa daerah ini jangan sampai memicu disintegrasi sosial yang luas. Saat nya rakyat pada posisi yang sebenarnya sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi yang memegang kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri, Jangan sampai “dimanfaatkan” oleh elite politik untuk dan atas nama kepentingan sesaat yang “akal-akalan”demi kepentingan politik tertentu yang nantinya justru akan merugikan masyarakat secara luas. Saat nya di Pemilukada Kalimantan Utara Tahun 2015 ini kita buktikan ketidak benaran argumen sosio-kultural yang selama ini selalu bernada pesimistis bahwa masyarakat kalimantan utara selalu diasumsikan tidak mampu berdemokrasi secara baik dan dapat di “manfaatkan” dengan money politik serta janji manis yang memberikan romantisme perubahan dan kesejahteraan Rakyat . sikap negatif seperti inilah yang harus di hilangkan, sehingga dalam pilkada di kalimantan utara nanti rakyat harus mampu dengan bijak dapat menentukan pilihan pemimpin sesuai hati nuraninya yang logis dan berpijak pada penahaman yang jelas tentang figur yang menjadi pilihannya.
Pemilu kepala daerah tahun 2015 ini merupakan momentum penting bagi masyarakat di kalimantan utara karena hanya melalui mekanisme inilah dapat memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih tokoh-tokoh yang memang dapat memperjuangkan Kalimantan Utara menjadi lebih baik. Karena itu, dalam rangka menyongsong Pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, sikap apatisme politik harus diubah menjadi sikap positifisme. Jika sikap apatisme yang mengarah pada pola selalu dapat “dimanfaatkan” oleh kepentingan sesaat elite politik masih terus ada, maka kita tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi nurani kita untuk belajar memilih dengan jujur dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Hal lain yang juga harus menjadi perhatian masyarakat kalimantan utara agar tidak “salah pilih” dalam Pemilu kepala daerah kali ini adalah bahwa akan terjadinya persaingan yang keras dan tajam dalam merebut simpati masyarakat masyaraka serta tidak tertutup kemungkinan terjadi persaingan yang tidak sehat antara partai politik,oleh karena itu akan bisa saja terjadi berbagai akrobat politik saling menyerang dan menjatuhkan. Bahkan, sebenarnya rakyat akan menjadi sasaran politik tidak sehat itu. Untuk itu pula, Sebagai perayaan politik pertama dalam sejarah propinsi kalimantan utara , pemilu kepala daerah kali ini memang merupakan wahana ekspresi rakyat kalimantan utara untuk menentukan cetak biru kalimantan utaraa di masa yang akan datang. Jika perayaan tersebut diisi oleh oleh figur-figur yang tidak kompeten yang bersembunyi di balik nama besar partai,maka jangan harap cetak biru yang dihasilkan akan lebih baik.
Akhirnya sebagai salah satu masyarakat yang lahir dan besar di kalimantan utara saya berharap semoga Pemilihan kepala daerah di kaltara akan menjadi sebuah pesta demokrasi yang sesungguhnya tatkala semuanya berlangsung penuh etika yang bermuatan nilai nurani dan norma-norma dalam berdemokrasi, sehingga semua elemen masyarakat Indonesia dan Kalimantan Utara secara khususnya dapat melaksanakan Pemilihan Umum kepala daerah di tahun 2015 ini sebagai Sebuah pesta demokrasi terbesar yang berwibawa, selayaknya sebuah pemilu dirayakan oleh peserta-peserta yang bersih dan berjiwa kerakyatan. Yang nurani rakyat tidak ditukar dengan kepentingan pribadi, dan demi egoisme kelompok semata.
Negeri ini akan semakin dirundung kesusahan,kepedihan dan kepalsuan serta perjuangan panjang pembentukan kalimantan utara akan menjadi sia-sia, jika demokrasi yang dipraktikkan oleh kita dalam pemilu kepala daerah di kalimantan utara ini adalah demokrasi palsu. Seolah-olah demokrasi, tapi sesungguhnya oligarki, seolah-olah kebebasan tapi sebenarnya keterpasungan,seolah-olah kerakyatan tetapi sesungguhnya kekuasaan,seolah-olah kesejahteraan tetapi sesungguhnya kepentingan.
Semoga Allah.SWT memberikan pemimpin di Kalimantan Utara yang mampu membawa Kalimantan Utara pada kesejahteraan seluruh masyarakatnya..Amin3x
