MBNews, Tarakan – Untuk menertibkan masyarakat yang bermasalah dengan administrasi kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama Polisi Militer dan Polres Tarakan, melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam (THM).

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP Tarakan Waridi mengatakan, kegiatan razia kali ini merupakan bentuk penertiban administrasi kependudukan sejumlah masyarakat yang masih bermasalah dan pengecekkan izin sejumlah hiburan malam menjelang Bulan Ramadhan. Untuk THM yang didatangi sebanyak 8 tempat diantaranya tempat karaoke tempat bermain biliar dan prostitusi sungai bengawan.

“Pemilik THM yang kami datangi tadi akan kami panggil hari senin mendatang untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat izinya, apabila belum mengurus surat-surat izinya maka kami menyarankan agar segera diurus,” Kata Waridi

Waridi melanjutkan, dari razia yang dilakukan pihaknya juga mengamankan 26 orang karena bermasalah di administrasi kependudukanya seperti tidak memiliki KTP dan ada juga yang masa berlaku KTP-nya tidak diperpanjang. Ditegaskan, untuk 26 orang yang terjaring pada razia kali ini akan ditindak lanjuti dengan melakukan pembinaan.

“Mereka nanti akan kami lakukan pembinaan, untuk yang belum memiliki KTP kami meminta agar secepatnya diurus, karena apabila kami tangkap lagi maka akan di sidang tipiring sebab persoalan kependudukan ini sudah di atur dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2008,” jelasnyanya (ctr/hfa)

MBNews, Tarakan – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali lakukan penertiban baliho bakal calon Gubernur Kaltara yang tidak berizin dan menyalahi aturan. Kali ini penertiban difokuskan pemukiman dan jalan di wilayah Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Utara.

Kepada merahbirunews.com Kepala Seksi Administrasi Ketertiban dan Operasi Satpol PP Tarakan Waridi, Selasa (28/4/2015) siang mengatakan, beberapa baliho yang ditertibkan tidak hanya berada di fasilitas umum pinggir jalan, namun juga yang berada di depan rumah warga.

“Kita tetap tindak tegas baliho yang tidak berizin walaupun yang berada dirumah dan halaman warga, kenapa ini dilakukan karena saat ini belum adanya tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur,” Ujar Waridi

Selain dicabut oleh Satpol PP, beberapa warga dan tim sukses masing-masing pasangan calon mencabut sendiri baliho yang telah dipasang. Hal tersebut dilakukan karena timses tidak ingin ke kantor Satpol PP Tarakan untuk mengambil baliho yang telah dicabut.

“Ada warga dan timses datang ke kantor untuk mengambil balihonya, ada juga yang mencabut balihonya sendiri di beberapa lokasi yang telah dipasang,” Tambahnya

Hingga saat ini belum ditemukan protes dari warga ataupun timses saat Satpol PP lakukan penertiban Baliho di lapangan dan warga ataupun timses ini cukup koorperatif terhadap tugas yang diemban petugas. Waridi ingatkan jika masih ada baliho yang masih dipasang sembarang Satpol PP tidak tinggal diam dan langsung melakukan pencabutan.

“Kita akan pantau terus dengan giat lakukan patroli di titik keramaian hingga kawasan pelosok yang ada di Tarakan, jika kami temukan adanya baliho tak berizin yang masih berdiri, tentu akan kita tindak,” Tegas Waridi (hfa)

MBNews, Tarakan – Dengan menurunkan puluhan personilnya, Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Tarakan menertibkan baliho bakal calon gubernur (bacagub) Kalimantan Utara, Rabu (23/4/2015) malam. Dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Umar S.E, Satpol PP tertibkan baliho tak berizin tersebut di sepanjang jalan protokol.

“Kita tertibkan baliho ini karena tidak berizin dan melanggar Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang ketertiban dan keindahan kota, tentu sebelum lakukan penertiban kami sudah menyurati tim sukses masing-masing bakal calon gubernur untuk segera mengambil balihonya,” Kata Umar kepada merahbirunews.com

Bahkan menurutnya, dalam 2 minggu terakhir, Satpol PP telah melayangkan 2 kali surat teguran dan ada respon dari tim sukses salah satu bakal calon gubernur. Namun karena tidak ditertibkan juga terpaksa petugas lakukan penertiban.

“Kita sudah lakukan sesuai dengan prosedur, dimana kita melihat baliho yang dipasang tidak sesuai tempat langsung ditindak, kami tidak pandang bulu terhadap bakal calon gubernur tertentu, semua ditindak,” Ujarnya

Lalu apakah penertiban kali ini dilakukan karena berhubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pj Gubernur Irianto Lambrie yang digadang maju sebagai bakal calon gubernur? Secara tegas Umar membantahnya karena tindakan hal ini sudah sesuai rencana dan beberapa tahapan yang sesuai dengan prosedur

“Tidak ada pengaruhnya dengan masa berakhir Pj Gubernur, ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, Baliho yang dipasang memang tidak berizin dan ditempatkan di lokasi yang tidak semestinya,” Lanjutnya

Umar tegaskan baliho yang diangkut Satpol PP dapat diambil oleh Tim Sukses bacalon Gubernur di kantor Satpol PP. Petugas juga tidak berniat untuk lakukan pemusnahan, namun apabila dipasang lagi tidak sesuai aturan maka Satpol PP berhak melakukan penertiban.

Lalu bagaimana dengan Baliho besar yang berada di tempat-tempat strategis salah satunya yang dipasang di GTM dan tempat reklame lainnya dan tidak diturunkan oleh petugas? Umar ungkapkan lokasi tersebut dikelola oleh instansi lain yang bersifat iklan dan Untuk lebih jelas bisa ditanyakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

“Hal itu bisa ditanyakan kepada KPPT, karena baliho tersebut dipasang di lokasi tempat reklame dan membayar,” Pungkasnya (hfa)

MBNews, Tarakan – Mendapatkan adanya informasi sedang dilaksanakannya party bikini di salah satu cafe di Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur oleh sejumlah pemuda saat perayaan Valentine days, Satpol PP dan kepolisian dari Polres Tarakan mendatangi lokasi tersebut untuk membubarkannya.

Kepala satpol PP Tarakan Dison kepada media, minggu (15/2/2015) dini hari mengatakan, pesta anak muda yang dilakukan di cafe itu tidak ada izin keramaiannya. Dijelaskan, saat Polisi bersama Satpol PP mendatangi tempat tersebut ternyata sudah bubar karena penggrebekkan yang akan dilakukan tersebut diduga telah bocor, namun pihak aparat tetap masuk ke tempat itu untuk memeriksa siapa penyelenggara party tersebut.

“Sambil memeriksa siapa penyelenggaranya, disamping itu kami melakukan penyisiran di sekitar lokasi pesta itu untuk melakukan pengecekkan dan menemukan puluhan botol sisa miras dari yang alcoholnya ringan hingga yang berat,” Jelas Dison

Lebih lanjut dituturkan, saat diperiksa aparat menemukan 10 kotak miras beralkohol ringan diperjual belikan di tempat tersebut, sehingga langsung diangkut untuk diperiksa lebih lanjut dan pemilik cafe tersebut nantinya akan di panggil.

“Rencananya nanti akan kami sidangkan apabila miras tersebut benar tidak ada izinya,” Ungkap Dison (ctr/hfa)

MBNews, Tarakan – Penertiban Pedagang kaki lima atau PKL yang dilakukan oleh satuan polisi Pamong Praja atau Satpol PP Tarakan, merupakan bentuk penegakkan Perda 13 tahun 2002 dan jika banyak PKL kembali atau tidak menjaga kebersihan di arena tempat berjualan, maka Satpol PP Tarakan tidak segan untuk kembali menindaknya.

Kepala Satpol PP Tarakan Dison kepada merahbirunews.com Sabtu (14/2/2015) mengatakan, pedagang kaki lima yang ditertibkan karena melanggar aturan khususnya mereka yang berjualan di trotoar di badan jalan dan di atas parit. Padahal para pedagang kaki lima seharusnya memperhatikan tempat berjualan sehingga tidak mengganggu keindahan kota.

“Pedagang kaki lima ini seharusnya wajib menjaga kebersihan di area sekitar tempatnya berjualan agar tidak terlihat kumuh, mengingat sejumlah warga yang wilayahnya sering di jadikan tempat PKL mengeluhkan sampah dari PKL yang tidak di bersihkan,” Ungkap Dison

Lebih lanjut dituturkan Dison, Jika habis berjual diminta kepada seluruh PKL agar menyediakan tempat sampah dan membersihkan di wilayah sekitar jualannya. namun, apabila tidak dilakukan atau pihaknya mendapat laporan dari warga sekitar maka PKL tersebut akan ditindak tegas, karena merusak lingkungan dan keindahan kota Tarakan. (ctr/hfa)

MBNews, Tarakan – Sudah tahu Kota Tarakan wilayah zona aman dari pengemis dan peminta-minta tapi masih saja warga pendatang yang melakukannya. Salah satu warga tersebut yakni Sri Handayani (18) ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan aksi meminta-minta sumbangan dengan dalih petugas yayasan panti asuhan di Makassar Sulawesi Selatan.

“Sri Handayani ini kami tangkap saat melakukan aksinya dan berdasarkan laporan dari masyarakat, saat itu ditangkap di sekitar kantor dinas perindagkop UMKM dan langsung diamankan ke kantor Satpol PP,” Kata Kepala Satpol PP Dison (12/2/2015)

Dengan membawa beberapa berkas yayasan mengatasnamakan panti asuhan Al- Musyahwir dan izin kepolisian dari Makassar Sri meminta sumbangan kepada masyarakat Tarakan. Baru mendapatkan uang sekitar Rp. 20.000 wanita berjilbab ini langsung diringkus.

“Kita tangkap karena melanggar perda nomor 13 tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kota Tarakan,” Ujar Dison

Sementara menurut keterangan dari Sri, dirinya baru sekitar 1 minggu di Tarakan dan bersama 3 orang temannya dari yayasan yang sama juga melalukan hal yang serupa. Untuk tiga orang lainnya petugas masih mencari dan mendatangi rumah kos-kosan yang berada di RT 16 Kelurahan Karanganyar Pantai. (hfa)

MBNews, Tarakan – Keinginan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) untuk menyerahkan badan perlindungan masyarakat (linmas) kepada Satpol PP nampaknya masih menunggu proses yang agak panjang, walaupun secara aturan bidang linmas sudah siap untuk berada dibawah naungan Satpol PP.

Kepala Satpol PP Tarakan Dison SH, Rabu (1/10/2014) mengatakan, sampai saat ini Pol PP belum menerima surat pemberitahuan pelimpahan bidang Linmas dari Kesbangpol kepada Satpol PP. Jika Satpol PP menerima surat terkait pelimpahan tersebut, tidak serta merta Satpol memfasilitasinya.

“Tentunya pada saat bidang Linmas berada dibawah Satpol PP, harus ada Pejabat (Kepala Bidang,red) yang nantinya bertanggung jawab terhadap keberadaan linmas, dan sampai saat ini belum ada personil untuk mengisi jabatan tersebut.” Jelas Dison, SH

Dison menjelaskan, untuk jabatan bidang Linmas tersebut diharapkan yang mengisinya bisa dari kesatuan Polisi Pamong Praja , namun untuk hal tersebut tentunya ada pada kebijakan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Kami berharap nantinya yang mengisi bidang Linmas cukup dari Satpol PP saja, namun keputusan ada di tangan Baperjakat.” Ungkapnya.

Untuk memaksimalkan peran linmas yang selama ini masih dirasa kurang, sebelum bidang linmas berada dibawah satpol PP tentunya perlu dibicarakan persoalan anggaran, personil serta sarana dan prasarana bagi linmas itu sendiri. (RUN/HFA)

MBNews, Tarakan – Karena belum adanya perintah dari pimpinan daerah dalam hal ini Walikota Tarakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan tidak bisa melakukan penertiban penjual bensin botolan atau bentol.

Kepala Seksi Penertiban dan Penyidikan Satpol PP Tarakan Mezak JB, Sabtu (26/9/2014) mengatakan, Alasan lain belum bisanya ditertibkan bentol dikarenakan berdampak terhadap sosial masyarakat Kota Tarakan.

“Selain berdampak sosial, bentol di Tarakan jumlahnya bukan puluhan tetapi sudah ada ratusan yang tersebar di mana-mana sehingga jika dilakukan penertiban kami merasa sulit, apa lagi jika mereka mengatakan mata pencaharian mereka bersumber dari hasil menjual bentol tersebut.” Jelas Mezak

Lebih lanjut dituturkannya, sebelumnya para pedagang bentol di Tarakan ini sudah pernah dicoba untuk ditertibkan, tetapi mereka membuat kelompok kecil dan melakukan aksi protes yang terkadang anarkis, padahal jelas tertera di peraturan Presiden RI nomor 15 tahun 2012 pasal 07 tentang larangan masyarakat memperdagangkan atau menimbun BBM bersubsidi.

“Jadi saya tegaskan kami hanya sebagai pelaksana jika pimpinan daerah memerintahkan, jika tidak diperintahkan maka kami tidak akan melakukannya.” Ujarnya.(CTR/HFA)

MBNews, Tarakan – Karena melanggar aturan ketertiban masyarakat dengan berjualan di dekat fasilitas umum jalan yang digunakan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Tarakan membongkar 4 kios di jalan mulawarman Jumat (05/09/2014) siang.

Kepada MBNews, Kepala Satpol PP Tarakan Dison S.H mengatakan, pembongkaran 4 kios dikarenakan bangunan itu menutupi sebagian badan jalan yang sering dilalui kendaraan. Selain itu ia menjelaskan bahwa kios tersebut tidak memiliki izin dari pihak kelurahan.

“Jadi jika kios-kios ini dibiarkan maka akan banyak bermuculan kios baru, oleh karena itu kami mencegahnya.” Ungkap Dison.

Kemudian menurut informasi warga sekitar beberapa kios yang kosong tersebut sering di jadikan tempat mesum pada malam hari. Dison menegaskan bangunan yang diatas badan jalan dianggap melanggar perda nomor 13 tahun 2002 tentang kebersihan dan keindahan kota Tarakan.

“Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat jika ingin mendirikan kios di atas badan jalan terlebih dahulu harus berkoordinasi kepada kelurahan setempat agar disediakan tempat.” Jelas Dison. (CTR/HFA)

MBNews, Tarakan- Panjangnya antrian di beberapa SPBU dan APMS yang ada di Tarakan membuat masyarakat mengeluhkan hal tersebut.

Salah satu supir angkot Udin saat ditemui sedang mengantri di SPBU gunung lingkas Minggu (31/8/2014) mengatakan, antrian ini sangat merugikan dirinya dan meminta kepada pihak terkait agar melakukan tindakan. Menurutnya kejadian seperti ini jika dibiarkan akan berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat.

“Saya merasa rugi material dan waktu karena sebagai supir angkot saya harus keliling mencari penumpang tetapi waktu yang saya pergunakan habis karena mengantri saja.” Ujar Udin.

Lebih lanjut menurut Udin, antrian panjang tersebut diakibatkan oleh pengetap sehingga Udin meminta agar SPBU dijaga lebih ketat lagi dan pengetap ditindak secara tegas.

“Kadang saya kesal karena saat ikut mengantri berjam-jam, lalu BBM di SPBU habis, jadi saya memohon agar pengetap ditindak secara tegas karena penyebab antrian panjang itu mereka.” Tegasnya.(CTR/HFA)