MBNews, Tarakan – Penetapan kawasan kluster pergudangan di Tarakan harusnya menjadi prioritas oleh pemerintah Kota Tarakan sebagai kota perdagangan dan jasa, karena kurang tepat apabila komplek pergudangan tidak ada dan kawasan pergudangan yang dibangun oleh pengusaha berada di kawasan jalan protocol dan pemukiman padat penduduk.
“Kalau memang Kota Tarakan ingin menjadi kota perdagangan dan jasa, salah satu komponen yang penting yakni penetapan klauster pergudangan yang harus ditata dengan baik,” Ujar Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Adnan Hasan Galung, Senin (13/7/2015)
“Sebenarnya wacana penentuan kawasan pergudangan bukan lagi barang baru, hal ini sudah digaungkan dalam beberapa tahun yang lalu, dan DPRD sudah beberapa kali mendesak pemerintah merealisasikannya bahkan beberapa kali melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) agar dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan pergudangan,” Lanjut Adnan kepada merahbirunews.com
Namun pada kenyataannya pemerintah sebagai eksekutor tidak pernah melakukan hal tersebut, lantas kinerja pemerintah dan apa yang sudah dilakukan untuk membantu pengembangan pembangunan dan peningkatan ekonomi perdagangan dan jasa dipertanyakan.
“Pemerintah tidak pernah memikirkan hal ini, padahal kawasan pergudangan sangat baik dan mempengaruhi beberapa factor diantaranya masalah kemacetan di ruas jalan protokol, karena dapat melarang pengusaha lakukan bongkar muat barang di tempat usahanya dan bisa dilakukan di gudangnya,” Ucapnya
Visi dan misi Walikota Tarakan Sofian – Arief saat ini padahal sudah jelas, dan hal ini seharusnya menjadi prioritas, karena non sense dan msutahil jika perekonomian Tarakan dapat berkembang jika kawasan pergudangan saja tidak punya.
“Saya mengkritisi banyaknya pembangunan fasilitas yang megah namun melupakan kawasan perekonomian, memang fasilitas tersebut penting utama sport center tapi kawasan pergudangan sebaiknya juga jadi prioritas,” Pungkasnya (hfa)
