MBNews,Tarakan-Polemik terhadap penentuan berapa besaran Penyesuaian Tarif listrik Berkala (PTLB) antara pemerintah kota Tarakan dengan anggota DPRD sepertinya masih berlanjut.Anggota DPRD nampaknya tetap bertahan dengan opsi PTLB sebesar 41,6 persen,sementara itu pemerintah mengusulkan angka PTLB berada di angka 52,83 persen.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Rudi Hartono yang ditemui Merahbirunews.com menuturkan pada prinsipnya saat ini anggota dewan sedang intens melakukan rapat dengan pemerintah untuk menyatukan persepsi formula yang diberikan oleh pemerintah terhadap dewan mengenai penentuan nilai PTLB terbaru.Dikatakan Rudi,dalam tahapan ini,ada perbedaan persepsi antara dengan pemerintah dimana formula rumusan PTLB yang diusulkan pemerintah dengan yang diusulkan dewan.
“Nah artinya kami perlu penyesuaian.Karena apabila didalam penyesuaian itu belum ada titik temu kami belum bisa menyetujui,”Kata Rudi Hartono Rabu, (8/4/2015).
Lebih lanjut Rudi menjelaskan pihaknya juga saat ini masih tetap bertahan pada usulan PTLB sebesar 41,6 persen, karena menurutnya angka tersebut sudah melalui kajian yang jelas disertai dengan data yang valid.Selain itu,dari angka 41,6 persen ini juga dinilai sangat ideal karena tidak ada yang dirugikan antara masyarakat dan juga penyedia jasa dalam hal ini PT. PLN Tarakan
“Kami bukannya mau menghalangi hajatan pemerintah,yang perlu diketahui apa yang kami lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat.Inilah kepentingan masyarakat yang harus kami perjuangkan,”Tegasnya.
Pelu diketahui Sebelumnya pemerintah kota Tarakan secara resmi telah menyerahkan usulan anhgka Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) terbaru kepada DPRD.Dimana pemerintah mengusulkan angka PTLB sebesar 52,83 persen.Hanya selisih 0.7 persen dari usulan yang diajukan oleh PT.PLN Tarakan yakni sebesar 53,53 persen.
Sementara itu anggota dewan dari partai Demokrat Herman Hamid juga menyerukan hal yang sama.Bahkan menurut Herman,Pemerintah terkesan tidak konsisten dalam menuntaskan persoalan PTLB ini karena selalu mengulur-ulur waktu.Selain itu dirinya juga mengaku sangat kaget setelah membuka angka usulan PTLB yang diberikan oleh pemerintah,dimana angkanya tidak jauh berbeda dengan yang diusulkan oleh PT.PLN Tarakan yakni sebesar 52,83 persen.
“Kalau dari Fraksi Demokrat kami menganggap pemerintah tidak konsisten dalam PTLB ini.Waktunya diulur terus,dan terakhir begitu ada surat masuk mengenai usulan angka PTLB dari pemerintah juga angkanya tidak jauh dari apa yang diusulkan PT.PLN,”ungkap Herman.
Ditambahkan Herman,pihaknya sangat berharap pemerintah khususnya walikota Tarakan hadir dan duduk bersama dengan anggota dewan untuk membahas persoalan PTLB ini.Karena biar bagaimanapun menurut Herman keputusan tetap ada di tagan seorang walikota.
“Sepanjang pak wali tidak hadir maka permasalahan PTLB ini akan terus gantung,tidak menghasilkan apa-apa, dan kami pun dari fraksi Demokrat tetap bertahan di angka 41,6 persen.”ucapnya.
Tidak mau kalah,anggota DPRD dari partai Golkar Sofyan Udin Hianggio juga berkomentar soal PTLB ini.Ia mengatakan berkaca dari data laporan rugi laba PT.PLN Tarakan di tahun 2013 PT.PLN mengalami kerugian sebesar 60 milyar lebih.Namun semenjak diberlakukannya PTLB sebesar 59 persen,hanya dalam kurun waktu 5 bulan,kerugian PT.PLN bisa menurun drastis menjadi 17 milyar.
“Kalau kita asumsikan itu,dengan PTLB 59 persen itu keuntungan yang diperoleh PT.PLN Tarakan sudah sangat besar sekali,”terangnya.
Namun dia juga berharap agar persoalan PTLB ini bisa secepatnya diselesaikan.Karena biar bagaimanapun menurut Sofyan,jika persoalan PTLB ini terus berlarut-larut yang dirugikan adalah masyarakat.
“Saya pribadi berharap bisa secepatnya diselesaikan.Karena yang dirugikan juga masyarakat kalau ini tidak ada keputusan,”Tuntas Sofyan.(mei)
