MBNews, Tarakan – 3 Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara dilantik oleh Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad di Tarakan Selasa, (5/5/2015). Ketiga nama anggota Bawaslu yang dilantik yakni Siti Nuhriyati, Makmur dan Mummaddadah.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko ketika dikonfirmasi merahbirunews.com mengatakan, Pemerintah Provinsi akan total membantu Bawaslu menjalankan tugasnya. Salah satunya kantor, infrastuktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang berjalannya tugas fungsi dan pokok kerja Bawaslu Kaltara yang saat ini belum dimiliki. Dalam waktu dekat Pemprov akan menggelar rapat bersama tentang kebutuhan dan kemampuan Pemprov Kaltara mendanai Bawaslu Kaltara.
“Kita akan rapat bagaimana baiknya, kami dengan kemampuan yang ada juga punya kewajiban moral untuk memfasilitasi teman-teman di Bawaslu Kaltara, Tetapi nanti tekhnisnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara yang akan menyelesaikan,” ujarnya.
Untuk diketahui dana pemilihan kepala daerah yang pertama kalinya dilaksanakan di Kaltara tersebut telah disiapkan Rp 120 baik itu perangkat pelaksana dan pengawasnya sampai pada anggaran untuk pengamanan. Untuk Kaltim sendiri, mendapatkan bagian wajib memberikan dana hibah ke Kaltara sebesar Rp 50 miliar untuk pelaksanaan Pilkadanya.
“Kaltara sebagai daerah otonom baru, sudah disiapkan anggaran yang diatur dalam Undang undang No. 20 tahun 2012 tentang pembentukan Kaltara. Disana memang karena kita sebagai anak baru lahir makanya pembiayaan Pilkada patungan dengan Prov induk Kaltim dan Kabupaten Kota dibawah Kaltara,” Kata Triyono.
“Rencananya akan dilakukan transfer penerimaan dana hibah untuk pilkada dengan Provinsi Kaltim di Samarinda. ini kan sudah sudah perintah Undang undang bahkan Tarakan meskipun tidak menyelenggarakan Pilkada tetapi wajib memberikan dana hibah sesuai dengan UU Kaltara itu,” Tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan dari Bawaslu Pusat sudah mempersiapkan anggaran untuk Bawaslu Provinsi diseluruh Indonesia, tetapi untuk kantor dan infrastruktur didalamnya disediakan oleh Pemerintah Daerahnya yakni Pemprov Kaltara.
“Sumber Daya Manusia (SDM) didalamnya juga disediakan oleh Pemda juga. Karena dana untuk Bawaslu ini berasal dari APBN dan APBD maka pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mau tidak mau harus Pemda yang menyediakan SDM nya,” katanya.
“Kita belum tahu, tetapi kami akan berikan arahan apa yang diperlukan Bawaslu Kaltara nantinya. Dan paling cepat, nanti komisioner Bawaslu Kaltara ini akan menghadap Pj Gubernur tentang persiapan kantor Bawaslu Kaltara ini,” Lanjut guru besar ilmu politik Universitas Hasannudin Makassar tersebut.
Muhammad juga mengakui ada keterlambatan pembentukan Bawaslu Kaltara yang baru bisa dilantik, sementara pengumuman siapa komisioner Bawaslu Kaltara terpilih sudah diumumkan sejak Maret lalu. “Sebenarnya kami dan Tim Seleksi sudah berkoordinasi untuk langkah seleksinya, kemudian memang soal pelantikan kami menunggu pelantikan Pj Gubernur Kaltara yang baru. Maksudnya kami memastikan Pj Gubernur hadir agar siap berkoordinasi dengan Bawaslu,” Pungkasnya. (hfa)
