JIKA PEMERINTAH BELUM SANGGUP, JANGAN PROGRAMKAN SEKOLAH GRATIS
Persoalan klasik yang selalu timbul pada saat penerimaan siswa baru adalah penanganan siswa miskin dan kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pasalnya adalah karena program pemerintah yang menggratiskan sekolah hanya dapat direalisasikan oleh sekolah-sekolah negeri. Adapun sekolah swasta yang notabene membiayai lembaganya sendiri tentu tidak mungkin menggratiskan siswanya. Inilah masalahnya, ketika siswa tidak diterima di sekolah negeri untuk mendapatkan jatah sekolah gratis dengan terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan konsukensi harus membayar. Pertanyaannya adalah, bagaimana program sekolah gratis ini bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Pertanyaan seperti ini sangatlah wajar, karena tentunya program sekolah gratis seharusnya menjadi hak setiap siswa, dimanapun ia bersekolah. Dan menjadi kewajiban pemerintah yang memprogramkan itu untuk menjamin setiap siswa mendapatkan fasilitas sekolah gratis, bagaimanapun caranya.
Begitu rumitkan persoalan ini ? Faktanya setiap datang masa penerimaan siswa baru mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA, maka persolan inipun kembali marak. Kalau hanya sekedar keluhan dan omelan-omelan orang tua wali siswa dan demo mereka ke Dinas Pendidikan, ke Walikota atau ke DPRD, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi jika sampai si anak tidak sekolah karena orang tuanya tidak mau memasukkan anaknya ke sekolah swasta dengan alasan biaya, bagaimana solusinya ? Kemana mereka menuntut haknya untuk mendapatkan sekolah gratis sebagaimana warga masyarakat lainnya.
Pertanyaan lain yang tak kalah kritisnya adalah, siapakah sesungguhnya yang paling menikmati program sekolah gratis ? Jika semula sekolah gratis ini adalah untuk memberikan kesempatan bersekolah kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin dan yang kurang mampu, agar tidak ada seorangpun warga yang tidak bisa sekolah dengan alasan biaya. Tentu yang paling menginginkan program ini adalah mereka para orang tua wali dari kalangan keluarga miskin dan kurang mampu. Tapi faktanya, dengan program sekolah gratis maka seluruh masyarakat menikmati sekolah gratis, tak terkecuali para orang tua yang berkemampuan. Mereka mampu membayar biaya apa saja untuk anaknya di sekolah, tapi karena sekolah gratis sehingga mereka tidak perlu membayar apa-apa. Keberuntungannya adalah mereka bisa mengalihkan dana yang mereka punya untuk menambah kemampuan putera-puteri mereka seperti kursus, bimbel, dll. Alhasil, anak-anak orang mampu itu semakin pintar dan semakin memiliki kompetensi di berbagai mata pelajaran. Dan sudah barang tentu mereka berpeluang mendapatkan NEM yang bagus-bagus sebagai tiket gratis lagi masuk ke jenjang sekolah selanjutnya. Lantas, bagaimana nasib anak-anak miskin dan kurang mampu ? Mereka antri berhari-hari menunggu jurnal NEM di sekolah yang merek inginkan, tapi sayang NEM mereka tersisih. Dan ketika mereka tidak sanggup membayar biaya sekolah di swasta, pilihannya adalah tidak melanjutkan sekolah alias nganggur. Maka siapakah sesungguhnya yang paling menikmati program sekolah gratis ? Perlu solusi ? ya benar, bukan hanya perlu tapi harus segera dicarikan solusi.
Penyelesaian yang paling mudah adalah mengembalikan ke model sebelumnya yakni sekolah tidak gratis. Setiap orang tua harus menyediakan dana dengan jumlah tertentu untuk biaya pendidikan anaknya. Ada pengecualian bagi kategori siswa miskin dan kurang mampu. Mereka bisa diberikan keringanan biaya, pembebasan biaya atau beasiswa. Solusi lainnya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk masuk ke sekolah manasaja, negeri ataupun swasta. Dengan fasilitas yang sama juga yaitu gratis. Bagi yang berhasil masuk ke sekolah negeri dibebaskan dari segala macam biaya alias gratis. Sedangkan yang masuk ke sekolah swasta maka segala biaya yang harus dibayar siswa itu akan ditanggung oleh pemerintah, adil kan ?
Pertanyaannya sekarang adalah sanggupkan pemerintah membiayai siswa yang masuk ke sekolah swasta ? Ya, kalau pemerintah konsisten dengan program sekolah gratis bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, maka jawabannya seharusnya sanggup. Jika tidak, maka jangan memprogramkan sekolah gratis.
OLEH : SYAMSI SARMAN, S.Pd, Ketua PD Muhammadiyah Tarakan
