MBNews,Tarakan – Adanya isu yang beredar dimasyarakat terkait aksi Gerakan Pemuda Daerah (Garuda) yang melaporkan kasus status swastanisasi PT. Pelayanan Listrik Negara (PLN) Tarakan, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunggangi kepentingan politik, dibantah oleh Ketua Garuda Akbar Syarif.
Akbar Syarif mengatakan, pergerakan yang mereka lakukan tidak disusupi kepentingan politik, justru laporan yang lakukan ke KPK, Kejagung, dan Bareskrim Polri murni merupakan laporan hukum.
“Hingga saat ini masih sering terjadi pemadaman ditambah lagi dengan mahalnya pembayaran rekening listrik perbulan, akibat penetapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) 59 persen, serta persoalan swastanisasi PLN Tarakan, maka kita berinisiatif untuk melaporkannya kepada penegak hukum dan ini tidak ada tendensi politik,”tegas Akbar, Jumat (15/5/2015)
Dijelaskan Akbar, pada dasarnya Garuda sangat menghormati proses hukum yang ada di daerah, maka dari itu pihaknya menyerahkan seluruh kasus kelistrikan yang baru kepada pihak kepolisian dan kejaksaan negeri Tarakan. Namun kasus kelistrikan yang lama tetap dibawa Garuda ke pusat dalam hal ini KPK, Kejagung dan Bareskrim.
“Kami melakukan perjuangan mengusut kasus kelistrikan sudah lama, dan kami sudah berkali kali ganti nama. Kenapa kami baru sekarang bergerak sampai ke pusat karena kami menunggu proses hukum yang ada di daerah, tetappi apa yang terjadi penegak hukum didaerah lamban dalam menangani kasus ini,”jelasnya.
Akibat dari mencuatnya isu yang mengatakan bahwa gerakan Garuda ditunggangi politik, Akbar sedikit geram dan marah, ia pun berniat melaporkan kepada pihak yang berwenang, sebab menurutnya ini sudah masuk dalam kategori perbuatan yang tidak menyenangkan.
“Jika ada bukti kami ditunggangi kepentingan politik silahkan laporkan kepolisi, tetapi siapapun yang menuduh gerakan kami ditunggangi politik tanpa bukti, kami siap mempidanakan,” tuntas Akbar dengan geram. (asn/nur)
