MBNews, Tarakan – Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang terus bergulir sehingga membuat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tarakan semakin bekerja ekstra. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Teguh Dwi Subagio S.Hut, saat ini adalah tahapan penyampaian dukungan calon perseorangan hingga 12 Juni 2015 mendatang sehingga minggu ketiga bulan juni harus dilakukan verifikasi faktual.
Untuk mempersiapkan hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemugutan Suara (PPS) segera diberikan bimbingan teknis (bimtek) paling lambat pertengahan bulan Juni 2015. “Rencananya kita akan melakukan rapat persiapan hari Senin mendatang untuk merancang kegiatan bimtek.” Kata Teguh kepada merahbirunews.com diruang kerjanya Kamis (28/5/2015)
Saat penyampaian Bimtek belum diketahui apakah akan dimasukan juga materi pemuktahiran data pemilih pilgub, karena Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari kementrian dalam negeri baru diserahkan kepada KPU RI 3 Juni 2015 mendatang. Setelah itu KPU akan lakukan singkronisasi kemudian akhir bulan Juni akan diserahkan kepada KPU Provinsi dan terakhir sekitar awal bulan Juli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sekaligus dilakukan daftar penentuan pemilih di Tempat Pemilihan Suara termasuk penelitian dan pemantauan di lapangan terkait data pemilih yang sudah ditetapkan.
“Dalam bimtek tentu akan kita sampaikan persoalan teknis diantaranya verifikasi dukungan faktual calon perseorangan, verifikasi pemuktahiran data pemilih, teknis pendataan di lapangan, hingga penyempurnaan daftar pemilih menjadi daftar pemilih sementara sampai ditetapkannya daftar pemilih tetap.” Ujarnya
Khusus untuk pemuktahiran data pemilih di lapangan, KPU optimis dapat selesai tepat waktu karena pelaksanaannya dialokasikan selama 35 hari atau 5 minggu. Agar tahapan tersebut lancar dan maksimal, petugas yang disediakan untuk lakukan pendataan dapat serius bekerja dan datang kepada masyarakat dari pintu ke pintu.
“Pendataan di Lapangan oleh petugas harus maksimal dan se-detail mungkin, termasuk bagi pemilih yang menyandang disabilitas juga wajib didata sehingga memudahkan petugas TPS menyiapkan fasilitas untuk melayani penyandang disabilitas saat memberikan hak pilihnya,” Kata Teguh
KPUD berharap saat disampaikan Bimtek, anggota PPK dan PPS diharapkan mengerti secara teknis penyelenggaran pemilu dan memiliki semangat psikologis untuk mensukseskan pelaksanaan pilgub yang dilaksanakan serentak 9 Desember 2015 mendatang. “Tidak lupa selalu Komisioner KPU ingatkan PPK dan PPS memiliki integritas yang baik, jujur dan dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan,” Tambah Teguh (hfa)
