Daerah Perbatasan Masih Menjadi Perhatian

0
214
tribun news
tribun news
tribun news

JAKARTA – Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menggelar acara tahunan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Rabu (29/4) di ruang birawa,hotel Bidakara-Jakarta Selatan. Acara  ini juga dihadiri oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta wakil Presiden, Jusuf Kalla. Selain itu, dihadiri juga oleh jajaran kementrian beserta kepala daerah tiap provinsi dan kabupaten / kota.

Ditemui setelah membuka acara Musrenbangnas Presiden Joko Widodo beserta Jusuf Kalla menjabarkan fokus pembangunan kali ini ialah infrastruktur yang merata di setiap daerah. Disinggung mengenai rencana kedepan atas daerah perbatasan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa daerah perbatasan masih terus menjadi perhatian pemerintah.

“Mengenai daerah perbatasan, terutama perbatasan Kalimantan, masih terus menjadi subjek yang tiada henti dibahas oleh pemerintah pusat,” kata JK mendampingi Joko Widodo keluar dari area Musrenbangnas.

Dia menyebutkan, untuk memajukan dan memaksimalkan pembangunan wilayah perbatasan, karena itu perencanaan pembangunan infrastruktur haruslah dipikirkan secara bijak dan baik dan dipaparkan secara kritis di forum musrenbangnas.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sekaligus membuka acara tersebut, memberikan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan percepatan penyerapan anggaran bagi setiap daerah.
Dia mengatakan, bahwa akan ada rencana untuk dapat memberikan anggaran sebesar Rp 100 Miliar bagi kabupaten/kota. Dan terkait rencana ini, presiden berharap daerah melakukan percepatan penyerapan anggaran.

“Semua diberikan untuk memperbesar presentase anggaran. Diharapkan ruang fiskal yang lebih baik akan terus kita lakukan,” kata politisi PDIP itu.

Kucuran dana tersebut akan terus dievaluasi dan diganti kriterianya sehingga tidak bersifat permanen, dan pada tahun 2017 akan ada kemungkinan dialihkan ke provinsi, bukan hanya pada kabupaten/kota.

“Kalau memang anggaran mencukupi, provinsi diberikan maka kabupaten/kota tidak,” jelas Jokowi.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyebutkan, ada beberapa hal khususnya terkait masalah perbatasan yang menuntut perhatian lebih, yaitu Penegasan batas daerah yang menjadi masalah klasik di daerah perbatasan.

Perihal ini harus diselesaikan dengan baik agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan sinergis. Kemudian, terkait pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sudah dipikirkan dan diajukan dengan baik oleh para pemerintah daerah.

“Dana sudah dianggarkan oleh BAPPENAS dan menteri keuangan sehingga pembangunan bisa merata dan baik di daerah perbatasan tersebut agar sejalan dengan Nawacita,” sebutnya singkat. (hmsprov/nsa)