Persentase Anggota MPR yang Mengusul Perubahan: Studi Atas Hak Konstitusional

0
51
perubahan UUD
Berapa persentase anggota MPR yang mengajukan usul pengubahan?

Tahukah Anda? Berapa persentase anggota MPR yang mengajukan usul pengubahan?

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam perjalanan suatu negara. Perubahan UUD NRI dapat dilakukan dengan cara mengajukan usul perubahan kepada MPR. Namun, tahukah Anda berapa persentase anggota MPR yang mengajukan usul pengubahan?

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa usul perubahan UUD NRI dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setidaknya 273 anggota MPR perlu mengajukan usul perubahan UUD NRI.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua anggota MPR mengajukan usul perubahan UUD NRI. Dalam beberapa periode terakhir, jumlah anggota MPR yang mengajukan usul perubahan UUD NRI hanya berkisar antara 10% hingga 20%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota MPR tidak setuju dengan perubahan UUD NRI.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persentase anggota MPR yang mengajukan usul pengubahan UUD NRI sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota MPR tidak setuju dengan perubahan UUD NRI.

Berapa Persentase Anggota MPR yang Mengajukan Usul Pengubahan?

rumusan undang-undang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Usulan perubahan UUD NRI 1945 dapat diajukan oleh anggota MPR, Presiden, atau DPD.

Persentase Anggota MPR yang Mengajukan Usul Pengubahan

Persentase anggota MPR yang mengajukan usul pengubahan UUD NRI 1945 tidak ditentukan secara pasti. Namun, dalam Pasal 37 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa usul perubahan UUD NRI 1945 dapat diajukan oleh anggota MPR yang jumlahnya sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Artinya, setidaknya 1/3 dari 575 anggota MPR, atau sebanyak 192 anggota MPR, harus mengajukan usul perubahan UUD NRI 1945 agar usulan tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Prosedur Pengajuan Usul Perubahan UUD NRI 1945

Prosedur pengajuan usul perubahan UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 37 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Tata Tertib MPR. Secara umum, prosedur pengajuan usul perubahan UUD NRI 1945 meliputi:

  1. Anggota MPR yang mengajukan usul perubahan UUD NRI 1945 harus menyertakan alasan dan tujuan perubahan tersebut.
  2. Usul perubahan UUD NRI 1945 diajukan kepada pimpinan MPR.
  3. Pimpinan MPR kemudian menyerahkan usul perubahan UUD NRI 1945 kepada Badan Musyawarah (Bamus) MPR.
  4. Bamus MPR kemudian membahas usul perubahan UUD NRI 1945 dan memutuskan apakah usulan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
  5. Jika usulan perubahan UUD NRI 1945 disetujui oleh Bamus MPR, maka usulan tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna MPR.
  6. Dalam sidang paripurna MPR, usulan perubahan UUD NRI 1945 akan dibahas dan diputuskan oleh anggota MPR.
  7. Perubahan UUD NRI 1945 hanya dapat disahkan jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Dampak Perubahan UUD NRI 1945

Perubahan UUD NRI 1945 dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan bernegara di Indonesia. Dampak perubahan UUD NRI 1945 dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada substansi perubahan yang dilakukan.

Beberapa dampak positif perubahan UUD NRI 1945 antara lain:

  • Memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
  • Meningkatkan hak-hak asasi manusia.
  • Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

perubahan UUD

Beberapa dampak negatif perubahan UUD NRI 1945 antara lain:

  • Melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.
  • Mengurangi hak-hak asasi manusia.
  • Menimbulkan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Persentase anggota MPR yang mengajukan usul pengubahan UUD NRI 1945 tidak ditentukan secara pasti. Namun, setidaknya 1/3 dari jumlah anggota MPR harus mengajukan usul perubahan UUD NRI 1945 agar usulan tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Perubahan UUD NRI 1945 dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan bernegara di Indonesia. Dampak perubahan UUD NRI 1945 dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada substansi perubahan yang dilakukan.

FAQs

  1. Mengapa perubahan UUD NRI 1945 perlu dilakukan?

Perubahan UUD NRI 1945 perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

  1. Siapa saja yang dapat mengajukan usul perubahan UUD NRI 1945?

Usul perubahan UUD NRI 1945 dapat diajukan oleh anggota MPR, Presiden, atau DPD.

  1. Bagaimana prosedur pengajuan usul perubahan UUD NRI 1945?

Prosedur pengajuan usul perubahan UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 37 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Tata Tertib MPR.

  1. Apa saja dampak perubahan UUD NRI 1945?

Dampak perubahan UUD NRI 1945 dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan bernegara di Indonesia. Dampak perubahan UUD NRI 1945 dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada substansi perubahan yang dilakukan.

  1. Bagaimana cara mencegah dampak negatif perubahan UUD NRI 1945?

Dampak negatif perubahan UUD NRI 1945 dapat dicegah dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap usulan perubahan UUD NRI 1945 sebelum usulan tersebut disahkan menjadi undang-undang.

.