MBNews, Tarakan – 2 Fraksi di DPRD Kota Tarakan yakni Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura meminta Pemerintah Kota Tarakan melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil di Tarakan ditengah kondisi keuangan Pemkot Tarakan defisit.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Tarakan Edi Patanan usai sidang paripurna pandangan fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, Rabu (24/12/2014) mengatakan, peninjauan tersebut bukan berarti TPP dihapus, namun hendaknya disesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Fraksi PDIP hanya meminta evaluasi dan keputusannya tetap berada di tangan pemerintah Kota mau mewujudkannya atau tidak.” Kata Edi Patanan
Secara umum Fraksi PDIP mengerti pemberian TPP bagi PNS sebagai hadiah karena melakukan kinerja yang baik dan maksimal, tapi ada beberapa oknum PNS tidak memiliki kinerja dengan baik sehingga disarankan pemberiannya berbasis kinerja.
“Kita inginkan seharusnya pemberia TPP yang diberikan agar PNS lebih rajin dalam melakukan kinerjanya, namun di lapangan masih ada oknum PNS belum maksimal melaksanakan tugas.” Ujarnya
Sementara itu senada dengan fraksi PDIP, Anggota Fraksi Hanura Yulius Dinandus ungkapnya dengan adanya anggaran yang defisit bisa jadi TPP dikurangi, namun pemkot juga mempertimbangkan segi psikologis dari pegawai karena setiap bulannya rutin mendapatkan tunjungan dan kemudian dikurangi tentu hal tersebut akan berdampak.
“Jangan sampai terjadi dampak psikologis dalam hal ini, dievaluasi adalah pertimbangan, kami juga tidak ingin TPP itu dihilangkan begitu saja.” Ungkap Yulius Dinandus (HFA)
