MBNews, Tarakan – Pemerintah Provinsi kalimantan Utara (Kaltara) nampaknya perlu mengencangkan ikat pinggang, sebab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 Provinsi ke 34 ini dipastikan tidak mendapatkan dana bantuan dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Induknya Kaltara.
Menyikapi stopnya bantuan anggaran dari Provinsi Kaltim, anggota DPRD Provinsi Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Siti Laila mengatakan, melihat persoalan tidak dapatnya dana bantuan dari Provinsi Kaltim, Siti menyarankan agar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara DR.Ir.H. Irianto Lambrie,M.M., perlu melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan dana dekonsentrasi (Dekon).
“Jika APBD Kaltara kecil, perlu sebuah terobosan yakni lobi lobi kepusat, khususnya dana dekon untuk perbatasan.” Jelas Siti Laila, Minggu (30/11/2014).
Bahkan yang terberat nantinya menurut Siti Laila, dikarenakan masa Jabatan Irianto Lambrie sebagai Pj. Gubernur Kaltara akan berakhir, maka tugas terberat nantinya ada ditangan calon Gubernur (Cagub) terpilih.
“Tantangan terbesarnya ada di tangan cagub terpilih, sebab nantinya amanah terbesar memperjuangkan peningkatan APBD melalui dana bantuan di pusat.” Ungkap Mantan Ketua DPRD Tarakan ini.
Disisi lain, Pj. Gubernur Kaltara DR.Ir.H. Irianto Lambrie memastikan, meski APBD yang diterima Kaltara tahun 2015 dipastikan merosot tajam, namun hal tersebut tidak perlu terlalu di khawatirkan sebab sudah menjadi konsekuensi dari sebuah pemekaran provinsi yang baru dibentuk.
“konsekuensi dari pemekaran itu akan terjadi pengurangan kapasitas piskal kita.Karena itu konsekuensi yang harus hadapi.Tapi mudah-mudahan konsekuensi itu tidak terlalu berat, dengan mencari dana bantuan lainnya di Pemerintah Pusat.” Tegas Irianto Lambrie. (fir/nsa/run)
