MBNews, Tarakan – Menunjang antisipasi kejahatan dan keamanan di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah pusat melalui Kepolisian Republik Indonesia segera membentuk Kepolisian Daerah Kalimantan Utara. Rencananya Polda Kaltara akan berdiri di wilayah Kota Tarakan dan Pemerintah Pusat melalui DPR RI telah melakukan pemantauan di lokasi tempat yang dibangun perkantoran Polda Kaltara.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Djunaidi Mahesa mengatakan, pendirian Polda Kaltara merupakan suatu kebutuhan dalam menjaga stabilitas keamanan di Kaltara yang merupakan wilayah perbatasan.
“Dalam lawatan Komisi 3 ke Kaltara sudah dipantau hal-hal yang menjadi kekurangan yang dihadapi polri di wilayah perbatasan Kaltara, baik itu kekurangan personil, kekurangan peralatan dan fasilitas perkantoran dan gedung.” Kata Desmond saat melakukan tinjauan di markas komando polair Polda Kaltim di Juata Laut, Selasa (16/6/2015)
Dari hasil kunjungan tersebut akan dibuatkan rekomendasi kemudian akan dibawa Komisi III untuk dibahas lebih lanjut dengan Kapolri untuk penyiapan anggaran pembangunan, karena pembangunan bersumber dari APBN dan lahan disiapkan oleh pemerintah daerah setempat.
“Tentu Komisi 3 mengapresiasi pemerintah daerah dalam hal ini Kota Tarakan yang sudah menyediakan lahan pembangunan Polda sehingga diharapkan pembangunan kantor polda cepat terwujud.” Ujarnya
Sementara itu Walikota Tarakan Sofian Raga menyambut baik usulan pemerintah pusat dalam hal ini Komisi III dan Polri membangun kantor polda di Kota Tarakan. Keseriusan Pemkot Tarakan mendukung pembangunan kantor Polda Kaltara di Tarakan dibuktikan dengan penawaran 2 lahan milik Pemkot Tarakan yang berada di kawasan Kecamatan Tarakan Utara kepada Komisi III dan Kapolda Kaltim.
“Nantinya pemkot Tarakan akan tindak lanjuti masukan-masukan dari Komisi III dan Kapolda, mana lokasi final yang akan dibangun Kantor Polda Kaltara.” Ungkap Sofian
Khusus untuk luasan lahan yang diminta yakni 30 hektar dan untuk status lahannya 1 opsi lahan sudah bersertifikat milik pemkot dan satunya masih dalam proses. Sofian menambahkan, tindak lanjut masalah lahan ini akan segera dilakukan dengan melibatkan instansi terkait baik itu bidang aset maupun camat dan lurah di Kecamatan Tarakan Utara. (hfa)
