MBNews, Tarakan – Adanya dugaan kasus penyuapan terkait penetapan penyesuaian tarif listrik berkala (PTLB) yang melibatkan 13 pejabat di DPRD Tarakan periode 2009-2014 dibantah keras oleh salah satu anggota DPRD Adnan Hasan Galung.
“Beberapa hari terakhir di media menyoroti isu suap pejabat DPRD terkait PTLB, kami pastikan apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. DPRD tidak menerima uang terkait PTLB dari PT PLN Tarakan sebagaimana yang dimuat di media beberapa waktu terakhir,” Kata Adnan Hasan saat melakukan jumpa pers di Kantor DPRD Tarakan minggu (1/2/2015)
Karena sudah terlanjur publik mengetahui hal ini dan sudah masuk ke ranah penyidikan baik di kejaksaan maupun di kepolisian, DPRD siap memberikan waktu dan menjelaskan kepada tim yang akan memeriksa atau yang menjelaskan kepada masyarakat, tuduhan menerima suap tidak benar adanya.
“Kami siap disidik, siap menjelaskan, kepada tim penyidik dan kepada masyarakat bahwa DPRD periode 2009-2014 tidak menerima 1 rupiah pun dalam hal penetapan PTLB.” Ujarnya
Jika nantinya apa yang dibahasakan oleh sekelompok masyarakat tentang suap tersebut tidak benar adanya, Adnan secara diplomatis menjawab akan dilihat nanti setelah proses ini berjalan yang penting tuduhan ini dibuktikan dulu yang jelas DPRD akan koorperatif dan mengikuti aturan dan proses hukum yang berlaku.
“Kita akan serahkan tim penyidik dan masyarakat bisa menilai, karena ini menyangkut nama baik kami di DPRD,” Tambah Adnan
Untuk proses PTLB yang dilakukan beberapa bulan lalu tersebut sudah dituangkan di Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2010 dan sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar, dan DPRD sudah menyetujui apa yang dilakukan pemerintah untuk keputusannya. Untuk proses yang dilakukan waktu itu, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Hingga saat ini kami memang belum penyidik, dan kami masih lengkap dan siap untuk dipanggil, kami akan ikuti prosedurnya,” Ungkapnya (hfa)
