Berita Kota Tarakan

MBnews, Tarakan – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan Abdul Aziz mengungkapkan, Pemerintah Kota Tarakan belum bisa memastikan pegawai honor diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak  (P3K) yang sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hal tersebut disampaikan Abdul Aziz saat pertemuan dengan tenaga honor Pemkot Tarakan di gedung serbaguna Walikota Tarakan, Jumat (27/6/2014). Belum terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang proses pengangkatan P3K menjadi persoalan utama, padahal beberapa waktu lalu BKD sudah dilakukan kontak dengan tim dari Kementrian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) tentang P3K.

“Kami sudah kontak dengan Kemenpan, namun dijanjikan akhir juli mendatang baru adanya kejelasan.” Kata Abdul Aziz

Dari data yang dimiliki BKD ada 1631 tenaga honor yang ada di lingkup pemerintah Kota Tarakan dan sebagian besar berasal dari tenaga dinas pendidikan atau guru. Padahal penambahan pegawai di Tarakan perlu dilakukan mengingat banyaknya PNS yang pensiun. Namun hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja yang ada di masing-masing SKPD.

“Kita akan mengajukan kuota PNS ke pemerintah pusat jika analisis jabatan sudah selesai dilakukan, namun belum diketahui berapa yang dijatah untuk Kota Tarakan.” Jelas Abdul Aziz

Walaupun belum diangkat Pemkot terus memperhatikan kesejahteraan tenaga honor tersebut dengan memberikan gaji sesuai dengan standart dan pemberiaan fasilitas jaminan sosial. (HFA)

MBnews, Tarakan – Tenaga honor daerah Pemkot Tarakan meminta kejelasan pengangkatan sebagai pegawai apalagi dengan terbitnya undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ketua Ikatan tenaga honor daerah Rivai S.Pi saat pertemuan dengan Wakil Walikota Kheruddin Arief Hidayat dan jajarannya di gedung serbaguna Kantor Walikota Tarakan, Jumat (27/6/2014) mengatakan, ASN dibagi menjadi 2 yakni Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga adanya kepastian tenaga honor diangkat untuk keduanya

Dengan pengangkatan tersebut pegawai honor dapat mendapatkan kesejahteraan. Apalagi melihat pegabdian yang telah dilakukan bertahun-tahun.

“Selama ini honor pegawai hanya berharap dengan gaji pokok yang dibebankan kepada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD),namun gaji pokok yang diberikan tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tarakan.” Kata Rivai S.Pi

Pria yang bekerja di Dinas Kelautan Tarakan tersebut menambahkan, dihitung dengan harga standarisasi umum (HSN) nilai gaji tenaga honor masih dibawah Rp. 2.000.000. Jikapun ada tambahan insentif, berasal dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan apabila adanya pengurangan program karena keterbatasan anggaran maka tidak ada diberikan insentif.

“Tenaga honor yang ada di Tarakan sudah banyak memberikan kontribusi yang besar di masing-masing SKPD, bahkan banyak yang berpuluh-puluh tahun mengabdi nasibnya masih belum jelas.” Ungkap Rivai S.Pi (HFA)