PLTB 59 % kemungkinan turun namun belum bisa dipastikan besarannya

0
324
Walikota Sofian raga bersama dengan Ketua DPRD Tarakan Sabar Santoso saat mengunjungi MKI (hfa)
Walikota Sofian raga bersama dengan Ketua DPRD Tarakan Sabar Santoso saat mengunjungi MKI (hfa)

MBNews, Tarakan – DPRD Tarakan telah menerima paparan asumsi kondisi terkini PT PLN yang memiliki pengaruh terhadap komponen penerapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui Peraturan Walikota (Perwali).

Ketua DPRD Tarakan Sabar Santoso mengatakan, DPRD perlu mengetahui hal tersebut walaupun keputusan akhir ada di pemerintah, namun ada beberapa poin penting yang diserap oleh DPRD Tarakan sebelum pemerintah tentukan PTLB.

“Variabel dan asumsinya sudah dijelaskan, diantaranya pengaruh mata uang dollar terhadap pembelian bahan bakar pembangkit listrik, inflasi yang terjadi dan lain-lainnya. Setelah itu pemerintah diberikan waktu untuk penentuan berapa besaran PTLB tersebut,” Ujar Sabar, Selasa (10/3/2015)

Sementara berada besaran PLTB berdasarkan perda nomor 1 tahun 2010 tentang tarif listrik? Jika dilihat kecendrungannya bisa diturunkan atau lebih rendah dari angka 59 % atau angka yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu “Kecendrungannya bisa turun, karena PLN sudah bisa meningkatkan daya beban puncak, yang sebelumnya 38 Megawatt bisa mencapai 47 Megawatt,” Ungkap Sabar

Peningkatan beban puncak yang akan ditetapkan tersebut berpengaruh dengan kondisi pemberian bahan bakar ke PT PLN Tarakan dan diketahui PT MKI sudah memberikan pasokan gas-nya. “Saya kira tambahan bahan bakar berpengaruh, dan ditambahnya beban puncak ini sangat menguntungkan masyarakat yang akan melakukan pemasangan baru yang sudah dalam daftar tunggu,” Kata Politisi PAN tersebut

Kemudian ketika ditanya berapa turunnya PTLB dari angka 59 %, Sabar jelaskan, DPRD belum bisa mendapatkan berapa angkanya namun mendapatkan asumsi beban puncak dan pengaruhnya dengan variabel lainnya, sehingga hal tersebut akan ditentukan nanti dan pemerintah diminta cepat untuk menentukan hal ini. (hfa)